Mungkinkah Pengajuan Palestina sebagai Negara Keanggotaan Penuh PBB Bakal Disetujui?

Redaksi

DK PBB Melakukan Pemungutan Suara Terkait Pengajuan Palestina Sebagai Negara Keanggotaan Penuh PBB, pada Kamis (18/4/2024).
DK PBB Melakukan Pemungutan Suara Terkait Pengajuan Palestina Sebagai Negara Keanggotaan Penuh PBB, pada Kamis (18/4/2024).

Jakarta – Baru-baru ini, rencana pemungutan suara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) terkait pengajuan Palestina sebagai negara keanggotaan penuh PBB menarik perhatian dunia internasional.

Di tengah eskalasi konflik di Gaza, Palestina kembali memperjuangkan keanggotaan penuh di PBB setelah sebelumnya menyerahkan permohonan pada tahun 2011 lalu.

Pada Kamis (18/4/2024), DK PBB melakukan pemungutan suara yang diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Palestina menuju pengakuan internasional secara luas.

Meski Amerika Serikat (AS) secara konsisten menolak pengajuan Palestina menggunakan hak veto-nya, harapan Palestina tetap tinggi dengan dukungan mayoritas negara anggota PBB.

Blok regional Arab Group secara tegas telah menyatakan dukungannya terhadap upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Hal ini dianggap sebagai upaya penting dalam mencapai resolusi adil atas permasalahan Palestina sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

“Keanggotaan di PBB adalah langkah penting ke arah yang benar menuju resolusi adil dan abadi atas permasalahan Palestina sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” kata pernyataan mereka, dikutip dari kantor berita AFP.

Palestina, yang sudah menjadi pengamat di PBB sejak 2012, tercatat telah bertahun-tahun melobi untuk mendapatkan keanggotaan penuh.

Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB, menegaskan bahwa keanggotaan di PBB adalah hak alami dan hukum Palestina, serta merupakan langkah penting ke arah yang benar.

“Kami sedang mencari izin masuk. Itu hak alami dan hukum kami,” terangnya.

Menurut Palestina, 137 dari 193 negara anggota PBB mengakui negara Palestina sehingga meningkatkan harapan bahwa pengajuan mereka akan didukung di Sidang Umum.

Namun yang menjadi masalah bagi Palestina, yakni harus menghadapi rintangan besar karena AS, sekutu terdekat Israel, dapat menggunakan hak vetonya untuk menutup rekomendasi DK PBB.

AS berargumen bahwa mereka mendukung pembentukan negara Palestina jika terjadi setelah perundingan dengan Israel, serta mengacu ke UU Amerika yang mengharuskan pemotongan dana PBB jika langkah tersebut dilakukan tanpa perjanjian bilateral.

Dengan pemungutan suara DK PBB yang akan berlangsung bersamaan dengan pertemuan yang dijadwalkan membahas situasi di Gaza, diharapkan bahwa para menteri dari beberapa negara Arab akan hadir untuk memberikan dukungan lebih lanjut bagi Palestina.

Meskipun ketegangan dan kompleksitas politik yang melingkupi isu ini, pengajuan Palestina sebagai anggota penuh PBB tetap menjadi perhatian utama dalam agenda internasional.

Bagikan:

Tinggalkan komentar