Pekan ke-8 Pemilu 2024, Bawaslu Kaltim Sibuk Tangani Pelanggaran Pemilu

Redaksi

Salah satu dokumentasi saat Bawaslu Kaltim melakukan pengawasan di lapangan. (Foto: istimewa)
Salah satu dokumentasi saat Bawaslu Kaltim melakukan pengawasan di lapangan. (Foto: istimewa)

Samarinda – Anggota Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim), Daini Rahmat, memberikan penjelasan terkait hasil pengawasan kampanye Pemilu 2024 pada pekan ke delapan, yang berlangsung dari tanggal 16 – 22 Januari 2024.

“Seluruh Pengawas Pemilu se-Kaltim sudah melaksanakan pengawasan terhadap berbagai kegiatan kampanye pada pekan ke delapan,” ungkapnya.

Dalam pengawasan itu, ditemukan sebanyak 902 kegiatan kampanye yang melibatkan berbagai Partai Politik Peserta Pemilu untuk DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD yang ada di Kabupaten/Kota di Kaltim.

“Jumlah ini juga mencakup kegiatan kampanye Pemilihan Umum Calon DPD daerah pemilihan Kaltim, serta kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” jelasnya.

Kemudian, terkait kampanye legislatif, Daini Rahmat mengungkapkan adanya penurunan jumlah kegiatan yang terjadi pada pekan ke delapan dibandingkan dengan pekan ke tujuh.

“Memang ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Pada pekan ke delapan, penurunan jumlah kampanye legislatif tercatat sebanyak 35 kegiatan, sedangkan pekan sebelumnya mencapai 920 kegiatan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, ia juga membeberkan sejumlah upaya penelusuran dan penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh tim Bawaslu Kaltim serta jajaran, antara lain:

  1. Bawaslu Kota Bontang melakukan penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran politik terkait ASN yang diduga berafiliasi dengan salah satu partai politik peserta pemilu.
  2. Bawaslu Kota Samarinda menelusuri informasi dugaan pelanggaran Pemilu terkait kegiatan yang diduga mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu selama masa kampanye.
  3. Bawaslu Kota Samarinda meneruskan dugaan pelanggaran hukum lainnya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.
  4. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara meneruskan dugaan pelanggaran hukum lainnya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
  5. Bawaslu Kota Balikpapan menerima laporan dugaan tindakan merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu yang tidak terdaftar.
  6. Bawaslu Kota Balikpapan melakukan penelusuran terkait dugaan tindak pidana Pemilu berupa pemberian materi lainnya pada kegiatan kampanye.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kampanye tatap muka, pertemuan terbatas, dan kegiatan lain oleh peserta Pemilu tahun 2024 di Kaltim, mulai tanggal 28 November 2023 hingga pengawasan kampanye pekan ke delapan tanggal 22 Januari 2024, mencatatkan total 4.561 kegiatan.

“Rinciannya meliputi 4.561 kampanye partai politik, 63 kampanye DPD, dan 23 kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden,” tutupnya.

Bagikan:

Tinggalkan komentar