Serambi – Pendidikan gratis bukanlah hal mustahil di Kalimantan Timur. Sudirman, dosen di lima perguruan tinggi yang juga mantan Ketua Program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC), memberikan bocorannya mengenai bagaimana mewujudkan program tersebut.
Menanggapi Program Pendidikan Gratis yang diusung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 2, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, Sudirman menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran dan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Kaltim.
“Dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, pendidikan gratis bukanlah hal yang mustahil. Jika pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik, terutama di sektor pendidikan tinggi, biaya pendidikan seperti SPP sebenarnya bisa ditanggung,” ujarnya saat ditemui di SMK Medika Samarinda, Jumat (8/11) sore lalu.
Sudirman menjelaskan, dari sekitar Rp4 triliun yang dianggarkan untuk pendidikan, jika digunakan untuk menutup SPP yang totalnya Rp2,4 triliun, masih akan ada sisa anggaran untuk mendukung aspek pendidikan lainnya.
Sebagai mantan Ketua Program Beasiswa Kaltim Cemerlang, Sudirman menekankan pentingnya dukungan bagi siswa berprestasi dan siswa yang kurang mampu. “Program beasiswa harus terus ditingkatkan agar pendidikan lebih inklusif. Dengan begitu, lebih banyak anak Kaltim yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi tanpa kendala biaya,” katanya.
Sudirman juga menyoroti peran sekolah swasta, khususnya SMK, yang telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim. “SMK swasta lebih banyak dari negeri, sehingga kontribusinya juga besar. Namun, tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah dan tanpa sarana yang memadai, tentu sulit bagi siswa untuk mencapai kualitas terbaik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Program Pendidikan Gratis yang diusulkan oleh paslon nomor urut 2 ini tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga akan mengoptimalkan CSR perusahaan di Kaltim. “Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk bekerja sama dengan perusahaan, dan memastikan agar CSR perusahaan dapat dialokasikan tepat sasaran, termasuk untuk pendidikan,” jelas Sudirman yang pernah bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Menurutnya, pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Tanpa pendidikan yang berkualitas, akan sulit bagi suatu daerah atau bangsa untuk maju,” tandas Sudirman, seraya menyatakan dukungannya terhadap Program Pendidikan Gratis tersebut.
Dengan bocoran dan pandangan yang diberikan Sudirman, diharapkan program pendidikan gratis di Kaltim dapat terwujud melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan sinergi dengan perusahaan melalui CSR. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM di Kalimantan Timur secara keseluruhan.
