Jakarta – Presiden Joko Widodo dipastikan akan menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal ini merupakan langkah yang menarik perhatian banyak pihak karena posisi ini awalnya dipegang oleh Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, yang akan diisi oleh AHY setelah dilantik besok, Rabu (20/2/2024).
Nantinya, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto akan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Syarief Hasan, yang juga merupakan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN adalah bagian dari prerogatif Presiden Joko Widodo.
“Amin, amin, amin. Kalau buat saya amin. Pokoknya amin, sesuatu yang baik itu di aminkan,” ucapnya, dikutip dari Kompas.com.
Meski demikian, Syarief Hasan juga turut menekankan bahwa hal ini harus dihormati sebagai bagian dari keputusan politik dari Presiden Joko Widodo.
“Kita qobul saja, karena itu hak prerogatif Presiden. Kalau SK (surat keputusan) sudah keluar ya benar,” terangnya.
Pada kesempatan itu, publik diminta untuk menunggu hari H pelantikan. Dan, keputusan penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN harus dihormati sebagai bagian dari keputusan Presiden.
“Ya kita sih aminkan sajalah, yang namanya fix itu kalau sudah dilantik. Kalau belum, ya kita tergantung Presiden,” paparnya.
Kabar ini juga mendapat berbagai tanggapan positif dari tokoh-tokoh politik, termasuk dari anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.
Ia mengemukakan bahwa penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan bagian dari totalitas keputusan Presiden yang menghormati koalisi pendukungnya.
Menurut Guspardi, AHY telah secara terbuka mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Jabatan (Hadi) yang lama ini diisi oleh AHY, kenapa AHY? Demokrat kan sekarang sudah bergabung dengan Pak Jokowi,” bebernya.
Dengan demikian, penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dapat dianggap sebagai bagian dari proses normal dalam koalisi pemerintahan.
